Di dunia medis, kita mengenal istilah ODGJ untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan perawatan kesehatan mental. Namun belakangan, di lingkungan sekolah, muncul varian baru yang tak kalah memprihatinkan. Namanya tetap sama, tapi singkatannya beda: Orang dengan Gangguan Job Desk.
Penderitanya adalah manusia-manusia tangguh berseragam yang di SK-nya tertulis jelas sebagai "Pendidik", namun di lapangan nasibnya lebih mirip "Tim Sorak" serbaguna. Mereka adalah para guru yang deskripsi pekerjaannya mendadak jadi cair, elastis, dan cenderung berantakan.
Bayangkan skenario yang sangat akrab ini: Seorang guru sedang khusyuk menjelaskan logika matematika di depan kelas. Ia sedang berupaya keras meyakinkan siswa bahwa memahami angka adalah kunci masa depan. Tiba-tiba, pintu kelas diketuk dengan penuh urgensi.
Apakah ada kabar beasiswa? Atau instruksi peningkatan mutu? Sayangnya bukan. Ketukan itu membawa titah suci dari atas: Seluruh siswa harus segera ke lapangan sekarang juga. Agenda hari ini bukan belajar, melainkan latihan senam "Anti-Hoaks" demi sebuah rekor yang faedahnya bagi kecerdasan bangsa masih menjadi misteri.
Di detik itulah, sang guru resmi terdiagnosis sebagai penderita ODGJ. Rencana pembelajaran yang disusun rapi semalaman menguap begitu saja, berganti menjadi tugas menjadi mandor barisan di bawah terik matahari.
Inilah potret buram pendidikan kita hari ini. Di mana "gangguan" terhadap tugas utama guru dianggap sebagai bentuk pengabdian, dan interupsi terhadap jam belajar siswa dianggap sebagai prestasi yang harus didokumentasikan.
Guru, Keranjang Sampah Program Paling Ikhlas
Mengapa semua instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga organisasi kemasyarakatan seolah jatuh cinta pada guru? Jawabannya sederhana: Guru adalah pemegang kunci akses menuju "massa" paling terorganisir di negeri ini, yaitu siswa.
Jika Bank ingin sosialisasi menabung, larinya ke sekolah. Jika Puskesmas ingin membagikan tablet tambah darah, tumpuannya ada di guru. Bahkan, jika ada film baru yang butuh penonton agar tidak sepi di bioskop, guru kembali mendapat tugas mulia sebagai "pengerah massa".
Daftar "titipan" program ini sering kali lebih panjang daripada daftar inventaris kelas. Ada program literasi keuangan, sosialisasi bahaya narkoba, pengisian survei lingkungan belajar, hingga aktivasi aplikasi-aplikasi baru yang namanya mirip-mirip tapi fungsinya sering kali tumpang tindih.
Belum lagi jika ada instruksi "mendadak rutin" dari dinas. Mulai dari ajakan mengikuti pameran yang persiapannya butuh waktu berminggu-minggu, hingga perintah membuat video TikTok bertema tertentu yang teknisnya jauh dari keahlian pedagogi. Guru pun berubah profesi: dari ahli mendidik menjadi Event Organizer (EO) tanpa honor tambahan.
Masalahnya, setiap kali ada program "titipan" masuk, guru harus memasang wajah ikhlas. Meski di dalam hati mereka menjerit melihat tumpukan jurnal mengajar yang belum terisi atau materi pelajaran yang semakin tertinggal dari jadwal.
Guru seolah menjadi keranjang sampah bagi semua ide "kreatif" birokrasi. Selama ada instruksi dari atasan atau permintaan dari lembaga lain atas nama "kerjasama", maka guru wajib melaksanakannya. Tak peduli apakah program itu benar-benar menambah ilmu siswa atau hanya sekadar mengisi laporan kegiatan agar anggaran bisa dicairkan.
Harga Sebuah Foto Dokumentasi
Mari kita hitung kerugian ini dengan logika matematika sederhana. Setiap satu jam pelajaran yang dikorbankan untuk menonton sosialisasi "Cara Memilah Sampah" yang isinya sebenarnya bisa dibaca di poster, adalah satu jam di mana siswa kehilangan kesempatan untuk mengasah daya kritisnya.
Sisi positifnya memang ada, namun sering kali hanya untuk satu pihak. Instansi terkait akan mendapatkan foto dokumentasi yang sangat estetik untuk laporan ke atasan mereka. Caption-nya pun mentereng: "Sukses Mengedukasi 500 Siswa Mengenai Program X".
Sementara itu, sang guru hanya bisa menatap papan tulis yang masih menyisakan coretan rumus yang belum tuntas dibahas. Ada rasa sesak saat menyadari bahwa waktu berharga anak-anak habis hanya untuk menjadi "pelengkap dekorasi" sebuah kegiatan seremonial yang substansinya sering kali lewat begitu saja di telinga mereka.
Dampak jangka panjangnya lebih ngeri lagi: Kelelahan kognitif. Guru kehilangan energi untuk melakukan inovasi pembelajaran karena baterai mentalnya sudah habis tersedot untuk urusan administrasi dan koordinasi lapangan yang melelahkan.
Pada akhirnya, pendidikan kita terjebak dalam budaya formalitas. Kita lebih sibuk mengejar angka partisipasi dan bukti fisik foto kegiatan daripada memastikan ada ilmu yang benar-benar terserap. Anak-anak mungkin hafal gerakan senam terbaru atau lagu jingle instansi tertentu, tapi mereka gagap saat diminta memecahkan soal logika dasar.
Menggugat Khitah: Guru itu Pendidik, Bukan Kurir Program
Mari kita buka kembali "kitab suci" regulasi pendidikan kita. Dalam undang-undang, tugas guru itu sudah sangat mulia dan berat: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, hingga mengevaluasi peserta didik. Tidak ada satu pun pasal—bahkan di catatan kaki sekalipun—yang menyebutkan tugas guru adalah "Memastikan siswa memakai kaos warna tertentu demi estetika pameran instansi sebelah."
Ketika guru lebih sering memegang mikrofon untuk mengomandoi barisan daripada memegang spidol untuk menjelaskan konsep, kita sebenarnya sedang melakukan sabotase masa depan secara sopan. Kita sedang menggeser peran intelektual seorang guru menjadi sekadar petugas lapangan atau kurir program.
Seorang guru matematika, misalnya, seharusnya menghabiskan energinya untuk memikirkan bagaimana cara agar logika numerasi siswa meningkat. Namun, karena fenomena ODGJ ini, energinya justru habis untuk memikirkan bagaimana cara agar seluruh siswa mengunduh aplikasi tertentu atau hadir dalam sosialisasi yang sebenarnya tidak ada di kurikulum.
Ironisnya, saat kualitas pendidikan kita diuji melalui standar internasional dan hasilnya merosot, yang pertama kali ditunjuk hidungnya adalah guru. Padahal, bagaimana guru bisa fokus mencetak generasi emas jika setiap minggu waktu mereka "dirampok" oleh berbagai agenda titipan yang tujuannya bukan untuk mencerdaskan, tapi sekadar menggugurkan kewajiban instansi lain?
Kita perlu menyadari bahwa sekolah adalah tempat suci untuk belajar, bukan aula serbaguna yang bisa disewa kapan saja hanya dengan selembar surat tugas bertanda tangan "Segera".
Saatnya Melakukan "Diet Program"
Sudah saatnya sekolah dan pemangku kebijakan memiliki keberanian untuk melakukan filtrasi. Tidak semua tawaran "kolaborasi" itu bergizi bagi perkembangan siswa. Beberapa hanyalah gangguan yang dibungkus rapi dengan pita bertuliskan "Edukasi", padahal isinya hanya kebisingan administratif.
Sekolah harus mulai berani berkata "tidak" pada program yang tidak selaras dengan visi pendidikan. Dinas Pendidikan pun perlu menjadi perisai bagi guru, bukan justru menjadi gerbang utama yang meloloskan semua gangguan job desk tersebut. Kita butuh integrasi jadwal yang ketat agar tidak setiap minggu ada interupsi "mendadak" yang merusak ritme belajar.
Jika tujuannya memang sosialisasi atau pemberian informasi, mari kita manfaatkan teknologi dengan benar. Kita sudah melewati masa pandemi yang memaksa kita melek digital; kenapa masih harus mengumpulkan ratusan anak di lapangan panas-panas hanya untuk mendengarkan pidato yang sebenarnya bisa diringkas dalam video pendek berdurasi tiga menit?
Otomatisasi dan digitalisasi seharusnya digunakan untuk memangkas birokrasi, bukan malah menambah beban guru untuk mengisi berbagai aplikasi baru yang fungsinya sama. Kita butuh sistem satu pintu, di mana urusan administrasi tidak lagi memakan jatah waktu tatap muka di kelas.
Intinya, birokrasi harus belajar menghargai "Waktu Belajar Efektif". Setiap menit yang kita ambil dari ruang kelas harus memiliki nilai tambah yang sepadan bagi masa depan siswa, bukan sekadar nilai tambah bagi laporan pertanggungjawaban instansi terkait.
Penutup: Kembalikan Kami ke Kelas
Program pemerintah atau lembaga lain tentu punya niat yang baik, namun jika semuanya "dititipkan" di pundak guru, maka guru tidak lagi menjadi pendidik, melainkan berubah menjadi kurir administrasi. Kita harus berhenti memperlakukan sekolah seolah-olah ia adalah gudang tempat menyimpan semua agenda yang tidak punya tempat di instansi lain.
Biarkanlah instruktur senam fokus pada gerakannya, biarkan pegawai bank fokus pada nasabahnya, dan biarkan petugas kesehatan fokus pada kliniknya. Yang paling penting: biarkan guru fokus pada muridnya. Pendidikan yang berkualitas tidak lahir dari foto dokumentasi yang estetik, melainkan dari interaksi mendalam antara guru dan siswa di dalam kelas yang tenang tanpa interupsi.
Jika fenomena ODGJ (Orang dengan Gangguan Job Desk) ini terus dipelihara dan dianggap normal, jangan kaget jika suatu saat nanti guru-guru kita sangat ahli dalam mengorganisir flash mob atau pameran, tetapi gagap saat harus menjelaskan logika dasar kepada siswanya. Kita sedang mempertaruhkan kualitas manusia Indonesia demi formalitas birokrasi.
Jadi, tolong—dengan segala hormat kepada para pembuat program—biarkan kami kembali ke kelas. Tugas kami adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ilmu pengetahuan, bukan sekadar mengisi penuh memori ponsel Anda dengan foto-foto kegiatan yang tidak ada di dalam kurikulum.
Kembalikan khitah guru sebagai pendidik. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini ditentukan oleh apa yang terjadi di atas meja belajar siswa, bukan oleh seberapa banyak rekor seremonial yang berhasil kita pecahkan di lapangan.
Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan observasi riil dan keresahan penulis terhadap dinamika dunia pendidikan di Indonesia. Pengembangan narasi, struktur bahasa, dan pengayaan metafora dibantu oleh kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan pesan tersampaikan dengan lebih sistematis dan lugas.
Posting Komentar untuk "GURU DAN FENOMENA ODGJ: ORANG DENGAN GANGGUAN JOB DESK"