Setiap sekolah tentu ingin merayakan hari jadinya. Perayaan adalah bentuk syukur, penguatan identitas, dan kebersamaan warga sekolah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sampai di mana perayaan masih berpihak pada hak belajar siswa dan keberlanjutan profesionalisme guru?
Dalam praktik di lapangan, perayaan Hari Ulang Tahun sekolah kerap berkembang menjadi rangkaian acara besar yang memakan waktu satu hingga tiga hari efektif belajar. Jam pelajaran inti digeser, kelas kosong menjadi hal biasa, dan pembelajaran sering kali tergantikan oleh aktivitas seremonial yang minim nilai akademik. Situasi ini menimbulkan kegelisahan, terutama bagi guru yang masih memandang waktu belajar sebagai hak utama peserta didik.
Namun persoalan ini tidak berhenti pada hilangnya jam belajar siswa. Energi guru pun ikut terkuras. Kegiatan semacam ini hampir selalu melibatkan guru sebagai panitia, koordinator, pendamping, hingga pelaksana teknis. Beban tersebut tidak hanya muncul saat hari-H acara, tetapi jauh sebelumnya: mulai dari perencanaan, rapat berulang, persiapan administrasi, latihan, hingga evaluasi pascakegiatan. Dengan kata lain, yang dikorbankan bukan hanya 1–3 hari efektif, tetapi rentang waktu dan energi yang jauh lebih panjang.
Padahal, dalam kondisi normal sekalipun, tugas pokok guru saat ini sudah sangat kompleks. Guru dituntut menyiapkan perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmen berkelanjutan, menyusun laporan, mengikuti berbagai pelatihan, serta menangani dinamika sosial-emosional peserta didik. Ketika beban tersebut ditambah dengan kepanitiaan acara besar yang bersifat seremonial, wajar jika banyak guru merasa kewalahan—meski jarang mengatakannya secara terbuka.
Secara normatif, kegiatan sekolah memang diperbolehkan sepanjang bersifat edukatif dan terprogram. Namun secara substantif, ketika kegiatan non-pembelajaran menyerap energi guru secara signifikan, maka kualitas pembelajaran di kelas hampir pasti terdampak. Guru hadir di kelas dengan kelelahan, fokus terpecah, dan waktu refleksi pedagogik yang semakin sempit. Pada titik ini, legalitas administratif kembali tidak selalu sejalan dengan legitimasi pedagogik.
Masalah menjadi lebih kompleks ketika perayaan tersebut didorong oleh semangat kompetisi antar sekolah. Sekolah berlomba menampilkan acara yang semakin meriah, semakin besar, dan semakin menarik perhatian. Sayangnya, kemampuan keuangan sekolah sering kali terbatas. Akibatnya, muncul praktik pencarian dana melalui sumbangan, sponsor, atau bentuk lain yang berpotensi membebani orang tua dan membuka ruang abu-abu dalam tata kelola sekolah.
Ironisnya, di saat yang sama, banyak kebutuhan yang jauh lebih urgen justru belum tertangani secara optimal: peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, penguatan literasi dan numerasi, pendampingan siswa dengan kesulitan belajar, perbaikan sarana dasar, serta dukungan nyata bagi kesejahteraan dan kapasitas profesional guru. Pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah sumber daya yang terbatas—baik dana maupun energi manusia—seharusnya dihabiskan untuk seremoni, atau dialihkan ke inti pendidikan itu sendiri?
Peran pemangku kebijakan seharusnya menjadi penyeimbang. Idealnya, dinas pendidikan memberikan arahan yang jelas agar perayaan sekolah dilakukan secara sederhana, proporsional, dan tidak mengorbankan hari efektif belajar serta stamina pendidik. Namun ketika tidak ada pembatasan yang tegas, bahkan ada kepentingan tertentu yang ikut menikmati kemeriahan acara, kecenderungan berlebihan sulit dihentikan.
Di sisi lain, orang tua sering kali tidak menyadari dampak sebenarnya. Mereka melihat anak “aktif berkegiatan”, tanpa pernah mendapat informasi utuh tentang jam pelajaran yang hilang, beban guru yang meningkat, dan implikasinya terhadap kualitas pembelajaran. Kurangnya transparansi ini membuat persoalan terus berulang tanpa koreksi publik yang berarti.
Bagi guru di tingkat paling bawah, pilihan sering kali terbatas. Mengikuti arus dianggap lebih aman daripada menyuarakan keberatan yang berisiko disalahpahami sebagai sikap tidak loyal. Namun kegelisahan itu tetap ada, disimpan dalam diam, sebagai bentuk kepedulian profesional yang tidak menemukan saluran.
Refleksi ini bukan penolakan terhadap perayaan, apalagi kebersamaan. Yang dipertanyakan adalah proporsinya. Ketika seremonial mulai mengalahkan substansi, ketika panggung lebih menyita energi daripada ruang kelas, dan ketika citra lebih diutamakan daripada proses belajar, maka sudah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya: untuk siapa sekolah ini sesungguhnya ada?
Pendidikan yang sehat tidak diukur dari kemeriahan acara, melainkan dari konsistensi menjaga hak belajar peserta didik dan keberlanjutan energi pendidiknya. Kesederhanaan dalam perayaan, jika itu berarti pembelajaran tetap utuh dan guru tetap fokus pada tugas utamanya, justru dapat menjadi tanda kedewasaan sebuah institusi pendidikan.
Posting Komentar untuk "Ketika Seremonial Mengalahkan Substansi Pendidikan"